Bulan dan tahun yang di tunggu tunggu oleh masyarakat DKI JAKARTA
Yaitu Pada 11 Juli 2012 akan digelar pemungutan suara Pemilukada DKI Jakarta
putaran pertama. Sejak berlakunya UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak lagi
dilakukan oleh DPRD seperti terjadi pada era Orde Baru dan reformasi ketika
masih menggunakan UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Ayat 4 Pasal
18 UUD 1945 hasil amandemen kedua (2002) menyebutkan, “Gubernur, Bupati,
dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah pemerintahan provinsi,
kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Pasal ini yang kemudian
menjadi dasar sistem pemilihan kepala daerah yang sebelulmnya dilakukan oleh
DPRD menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat seperti diatur dalam UU No
32/2004. Maka, sejak saat itu muncul istilah Pilkadal atau pemilihan kepala
daerah langsung.
Tahun 2007, setelah berlakunya
UU No 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pilkadal atau
pilkada masuk dalam rezim pemilu sehingga secara resmi istilahnya pun berubah
menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada).
Pemilukada yang pertama kali diselenggarakan berdasarkan UU No 22/2007 adalah
Pemilukada DKI Jakarta 2007.
Karena kekhususannya sebagai
Ibu Kota, DKI Jakarta juga memiliki UU sendiri, yaitu UU No 29 tahun 2007
tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan
Republik Indonesia. UU ini antara lain mengatur beberapa keistimewaan atau
perbedaan Jakarta dengan daerah lain, seperti tidak memiliki DPRD II,
otonominya hanya di tingkat provinsi, adanya deputi gubernur, dan termasuk di
antaranya sistem Pemilukadanya.
Dalam UU No 32 tahun 2004
disebutkan, Pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 %
jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Apabila tidak ada yang memperoleh suara 50 %, pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 25% dari
jumlah suara sah, pasangan calon
yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Tetapi, khusus untuk DKI Jakarta,
syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang Pemilukada harus memperoleh suara
lebih dari 50 persen.
Ketentuan pemenang Pemilukada
di DKI Jakarta diatur dalam Pasal 11 UU No 29 tahun 2007. Ayat (1) pasal ini
berbunyi: Pasangan calon
gubernur dan wakil gubernur yang memeperoleh suara lebih dari 50 persen,
ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Ayat (2)
berbunyi: Dalam hal tidak ada
pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diadakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur putaran
kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama
dan kedua pada putaran pertama.
Dari sini jelaslah bahwa untuk
bisa menjadi DKI 1 dan DKI 2, maka pasangan calon harus mampu meraih dukungan
mayoritas. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI
Jakarta, Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) di Jakarta tahun 2012
ini adalah 7.545.989 jiwa. Dari jumlah pemilih potensial itu, untuk kategori
perempuan adalah 3.678.745 orang dan laki-laki 3.867.244 orang. KPU segera
menyusun daftar pemilih sementara (DPS) dan akan diumumkan kepada masyarakat
untuk verifikasi data. DPS itu akan diverifikasi lagi sebelum ditetapkan
menjadi daftar pemilih tetap (DPT). DPT ini akan diumumkan pada pertengahan Mei
2012.
Degan asumsi DP4 menjadi DPT
dan kemudian mereka semua menyalurkan haki pilihnya, maka untuk bisa meraih
kemenangan di Jakarta minimal meraih dukungan 3.7729945 suara. Jadi, Jakarta
memeng beda sehingga butuh kerja keras untuk memenangi pesta demokrasi lokal
ini
Menurut sumber ada enam pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
yang siap berlaga dalam pesta demokrasi lokal Jakarta, yaitu dua pasangan dari
jalur perorangan (independen) dan empat pasangan dari jalur partai politik
(parpol).Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta memiliki waktu tujuh hari dari
20-26 Maret 2012 untuk memverifikasi berkas pencalonan. Tanggal 27 Maret 2012,
KPU DKI akan mengembalikan berkas kepada calon yang belum lengkap
persyaratannya.
Dua pasangan calon dari jalur
perorangan adalah Faisal Basri Batubara-Biem Triani Benjamin dan Mayjen (Purn)
Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria. Empat pasangan calon dari parpol atau
gabungan parpol adalah Alex Nurdin-Letjen (Purn) Nono Sampono, Joko
Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, Fauzi Bowo-Mayjen (Purn) Nachrowi Ramli, dan
Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini. Faisal-Biem mendaftar ke KPU DKI pada
Selasa (13/3), Hendardji-Riza Jumat (16/3), Alex-Nono Minggu (18/3), dan tiga
pasang calon lainnya mendaftar hari yang sama, yaitu Senin (19/3).
Jokowi-Basuki sekitar pukul 17.00, Fauzi-Nachrowi pukul 22.30, dan setelah itu
Hidayat-Didik yang mendaftar. Tahun ini adalah untuk kedua kalinya pemilihan
langsung gubernur dan wagub di Ibu Kota.
Sejumlah
pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta mulai
menjaring simpati masyarakat. Tak hanya turun ke bawah, mereka juga mulai
melontarkan sejumlah janji jika nanti terpilih.
Pasangan Hidayat Nur Wahid dan Didik J Rachbini mendatangi warga Kali Krukut,
Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu 25 Maret 2012. Pasangan diusung Partai
Keadilan Sejahtera ini mulai memperkenalkan diri agar dipilih dalam Pemilukada
yang akan digelar pada 11 Juli nanti.
"Untuk memecahkan persoalan Jakarta dibutuhkan pemimpin yang paham, oleh karena itu perlu orang lama dan tahu betul, sehingga dia bisa merasakan apa yang jadi persoalan warganya," ujar Hidayat, di Jakarta, Minggu 25 Maret 2012.Hidayat mengaku mengenal Jakarta, mulai dari kemacetan, banjir dan masalah sosial lainnya. Dia menceritakan, saat banjir besar melanda Jakarta pada 2002 dan 2007, ia berada di tengah masyarakat.Dari tahun-tahun itu, Hidayat dan Didik mengaku sudah ada di tengah masyarakat dan ikut membersihkan lumpur. Dikatakan Hidayat sudah semestinya yang pimpin Jakarta adalah mereka yang tak hanya tahu manisnya Jakarta, tapi terbiasa pahit getirnya Jakarta.Sementara itu, Didik menambahkan ia dan Hidayat akan saling melengkapi dalam menuntaskan persoalan ibukota. Dua kandidat ini menyatakan akan mengatasi persoalan transportasi massal, usaha kecil dan menengah (UKM), dan tata kota.Pasangan ini pun menyatakan sudah menyiapkan 3 program unggulan untuk menata ibukota. "Program pertama adalah sistem transportasi massal," kata Didik yang juga adalah Ketua DPP Partai Amanat Nasional itu.Menurut Didik, sistem transportasi di Jakarta sangat ruwet. Perlu ada pembenahan sistem transportasi, yang dapat mengangkut warga dalam jumlah banyak. "Kita harus melakukan jihad transportasi massal, jadi bukan hanya bus-bus yang kecil," ujarnya.
"Untuk memecahkan persoalan Jakarta dibutuhkan pemimpin yang paham, oleh karena itu perlu orang lama dan tahu betul, sehingga dia bisa merasakan apa yang jadi persoalan warganya," ujar Hidayat, di Jakarta, Minggu 25 Maret 2012.Hidayat mengaku mengenal Jakarta, mulai dari kemacetan, banjir dan masalah sosial lainnya. Dia menceritakan, saat banjir besar melanda Jakarta pada 2002 dan 2007, ia berada di tengah masyarakat.Dari tahun-tahun itu, Hidayat dan Didik mengaku sudah ada di tengah masyarakat dan ikut membersihkan lumpur. Dikatakan Hidayat sudah semestinya yang pimpin Jakarta adalah mereka yang tak hanya tahu manisnya Jakarta, tapi terbiasa pahit getirnya Jakarta.Sementara itu, Didik menambahkan ia dan Hidayat akan saling melengkapi dalam menuntaskan persoalan ibukota. Dua kandidat ini menyatakan akan mengatasi persoalan transportasi massal, usaha kecil dan menengah (UKM), dan tata kota.Pasangan ini pun menyatakan sudah menyiapkan 3 program unggulan untuk menata ibukota. "Program pertama adalah sistem transportasi massal," kata Didik yang juga adalah Ketua DPP Partai Amanat Nasional itu.Menurut Didik, sistem transportasi di Jakarta sangat ruwet. Perlu ada pembenahan sistem transportasi, yang dapat mengangkut warga dalam jumlah banyak. "Kita harus melakukan jihad transportasi massal, jadi bukan hanya bus-bus yang kecil," ujarnya.
Program kedua, lanjut Didik, adalah penanganan banjir di Jakarta. Menurut Didik, untuk mengatasi banjir, perlu dibangun sistem kanal yang bagus seperti di Belanda. "Kalau perlu untuk menghadapi banjir kita bikin terowongan bawah tanah sebaik mungkin, masuk ke laut. Negara lain saja bisa, kenapa kita tidak. Kita tidak bisa karena tidak melaksanakan," ujarnya.Program ketiga yang disorot pasangan politisi PKS-PAN ini adalah kesejahteraan masyarakat. Sebagai ekonom, Didik menilai perlu ada program seperti asuransi kesehatan bagi masyarakat. "Kita dengan lima tahun dan sumber daya yang ada harus menyelesaikan apa yang bisa diselesaikan," ujarnya.
Gaya Jokowi
Aksi 'turun ke
jalan' ini juga dilakukan oleh Joko Widodo. Bakal calon gubernur yang diusung
PDI Perjuangan dan Gerindra ini menyempatkan diri menyapa masyarakat Jakarta
dengan menumpang bus TransJakarta.
Jokowi datang ke
Terminal Blok M sekitar pukul 14.30 WIB. Dia datang tidak bersama pasangannya,
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Saat bus TransJakarta tiba, Jokowi yang mengenakan kemeja merah kotak-kotak, langsung masuk. Karena penumpang cukup padat, Jokowi tidak kebagian tempat duduk, dia pun terpaksa berdiri sambil berinteraksi dengan penumpang lainnya. "Sekarang busway nyoba, mikrolet coba, Kopaja yang komuter juga nyoba. Sehingga persoalan juga kita lihat lah," kata Jokowi.
Jokowi pun membantah kehadirannya di bus TransJakarta dalam rangka kampanye. "Saya mau jalan-jalan dulu naik busway," ujarnya.
Menurut Jokowi, moda transportasi Bus TransJakarta ini adalah proyek yang bagus. Namun, armada busnya harus ditambah serta jarak antar bus juga harus diatur lagi. "Sehingga penumpang tidak harus menunggu lama," ujarnya.
Jokowi menyatakan akan konsen pada perbaikan transportasi massa, dan penataan serta pemanfaatan fasilitas publik. Menurutnya, kondisi macet terjadi di Jakarta disebabkan banyak faktor, diantaranya minimnya ketersediaan transportasi massa aman, nyaman dan memadai.
"Ya untuk kendaraan lain seperti Kopaja, Metro Mini, Mikrolet itu semua harus diremajakan," kata Jokowi kepada wartawan diatas Bus Transjakarta tujuan stasiun Jakarta Kota.
Sementara untuk Transjakarta, Wali Kota Solo itu menekankan pada penambahan armada dan perbaikan fasilitas shelter bus way. Untuk kawasan Ibukota, lanjutnya, diprioritaskan menggunakan Transjakarta, sementara untuk wilayah yang tak terjangkau koridor Transjakarta bisa menggunakan moda transportasi lainnya.
Saat bus TransJakarta tiba, Jokowi yang mengenakan kemeja merah kotak-kotak, langsung masuk. Karena penumpang cukup padat, Jokowi tidak kebagian tempat duduk, dia pun terpaksa berdiri sambil berinteraksi dengan penumpang lainnya. "Sekarang busway nyoba, mikrolet coba, Kopaja yang komuter juga nyoba. Sehingga persoalan juga kita lihat lah," kata Jokowi.
Jokowi pun membantah kehadirannya di bus TransJakarta dalam rangka kampanye. "Saya mau jalan-jalan dulu naik busway," ujarnya.
Menurut Jokowi, moda transportasi Bus TransJakarta ini adalah proyek yang bagus. Namun, armada busnya harus ditambah serta jarak antar bus juga harus diatur lagi. "Sehingga penumpang tidak harus menunggu lama," ujarnya.
Jokowi menyatakan akan konsen pada perbaikan transportasi massa, dan penataan serta pemanfaatan fasilitas publik. Menurutnya, kondisi macet terjadi di Jakarta disebabkan banyak faktor, diantaranya minimnya ketersediaan transportasi massa aman, nyaman dan memadai.
"Ya untuk kendaraan lain seperti Kopaja, Metro Mini, Mikrolet itu semua harus diremajakan," kata Jokowi kepada wartawan diatas Bus Transjakarta tujuan stasiun Jakarta Kota.
Sementara untuk Transjakarta, Wali Kota Solo itu menekankan pada penambahan armada dan perbaikan fasilitas shelter bus way. Untuk kawasan Ibukota, lanjutnya, diprioritaskan menggunakan Transjakarta, sementara untuk wilayah yang tak terjangkau koridor Transjakarta bisa menggunakan moda transportasi lainnya.
Selain itu kata
Jokowi adanya jalan fly over di ruas jalan ibukota dinilai tidak efektif.
Menurutnya adanya jalan fly over semakin memberikan fasilitas lebih kepada para
pemilik mobil. "Orang lebih memilih naik mobil pribadi nanti. Yang paling
penting untuk fasilitas MRT nya diperbaiki, jumlahnya diperbanyak dan
nyaman," tuturnya.
Meski demikian, Jokowi belum memikirkan cuti sebagai Wali Kota Solo. "Belum saya mau lihat aturannya dulu," kata Jokowi.
Meski demikian, Jokowi belum memikirkan cuti sebagai Wali Kota Solo. "Belum saya mau lihat aturannya dulu," kata Jokowi.
Foke bicara energi
Sementara itu,
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menghadiri kampanye hemat energi listrik
melalui Earth Hour 2012. Kehadiran Fauzi Bowo ini tak terkait dengan rencananya
kembali maju dalam Pilkada 2012. "Kalau ditanya apa aksi yang sudah saya
lakukan, Saya orang pertama yang menggunakan mobil listrik, catat nama saya
Fauzi Bowo. Itu aksiku, mana aksimu," kata Foke sapaan akrab Fauzi Bowo.
Selain itu juga, program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengadakan Car Free Day setiap akhir pekan merupakan bentuk kecintaan kepada masyarakat untuk dapat merawat lingkungan.
Dia mencontohkan, bus TransJakarta umumnya sudah menggunakan bahan bakar gas, dan itu adalah upaya mengurangi gas rumah kaca. "Pohon-pohon di sini bisa menambah ruang terbuka hijau, dulu di daerah di sini (Jalan Sudirman) ada pom bensin, sekarang kita tambah ruang terbuka hijau," jelas Foke.
Dalam aksi hemat energi ini, lanjut Foke, diharapkan pengehematan listrik bisa lebih besar dari tahun lalu.
Selain itu juga, program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengadakan Car Free Day setiap akhir pekan merupakan bentuk kecintaan kepada masyarakat untuk dapat merawat lingkungan.
Dia mencontohkan, bus TransJakarta umumnya sudah menggunakan bahan bakar gas, dan itu adalah upaya mengurangi gas rumah kaca. "Pohon-pohon di sini bisa menambah ruang terbuka hijau, dulu di daerah di sini (Jalan Sudirman) ada pom bensin, sekarang kita tambah ruang terbuka hijau," jelas Foke.
Dalam aksi hemat energi ini, lanjut Foke, diharapkan pengehematan listrik bisa lebih besar dari tahun lalu.
'Tiga tahun bisa'
Sementara itu,
bakal calon gubernur DKI Jakarta, Alex Noerdin, mengaku sudah mempersiapkan
strategi kampanye bersama dengan pasangannya, Nono Sampono, mantan komandan
Paspampres Letnan Jenderal Purnawirawan.
Gubernur Sumatera Selatan itu mengaku kian semangat dengan lawan-lawan berat seperti Fauzi Bowo, Joko Widodo, dan Hidayat Nur Wahid. Popularitas menurutnya tak menjamin elektabilitas seseorang. "Lawan semua berat. Tapi makin berat lawan makin semangat," katanya kepada VIVAnews.
Slogan 'Tiga Tahun Bisa' akan diusung Alex Noerdin dan Nano Sampono, dalam kampanyenya. Pria kelahiran Palembang, 9 September 1950 itu siap mundur bila program yang dicanangkannya selama tiga tahun tak berjalan baik. Menurutnya, tiga tahun itu bukan sekadar slogan, melainkan sebuah janji. Alex Noerdin berjanji dalam tiga tahun Jakarta akan bebas banjir dan macet.
"Kalau selama tiga tahun tidak berhasil, kami siap mundur," katanya.
Alex pun berjanji biaya kesehatan dan sekolah akan gratis bagi penduduk Jakarta bila menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta. Janji itu akan dia kerjakan satu hari setelah dilantik jadi gubernur.
Gubernur Sumatera Selatan itu mengaku kian semangat dengan lawan-lawan berat seperti Fauzi Bowo, Joko Widodo, dan Hidayat Nur Wahid. Popularitas menurutnya tak menjamin elektabilitas seseorang. "Lawan semua berat. Tapi makin berat lawan makin semangat," katanya kepada VIVAnews.
Slogan 'Tiga Tahun Bisa' akan diusung Alex Noerdin dan Nano Sampono, dalam kampanyenya. Pria kelahiran Palembang, 9 September 1950 itu siap mundur bila program yang dicanangkannya selama tiga tahun tak berjalan baik. Menurutnya, tiga tahun itu bukan sekadar slogan, melainkan sebuah janji. Alex Noerdin berjanji dalam tiga tahun Jakarta akan bebas banjir dan macet.
"Kalau selama tiga tahun tidak berhasil, kami siap mundur," katanya.
Alex pun berjanji biaya kesehatan dan sekolah akan gratis bagi penduduk Jakarta bila menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta. Janji itu akan dia kerjakan satu hari setelah dilantik jadi gubernur.
Berbekal
pengalamannya sebagai gubernur Sumatera Selatan, Alex yakin kebijakan ini dapat
di terapkan di Ibukota. "Untuk Jakarta baru 2013, jadi akan majukan 1 hari
setelah pelantikan," kata Alex Noerdin.
Menurut Alex, mewujudkan harapan masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak dan pengobatan gratis adalah kewajiban pemerintah. "Rakyat memang patut dimanjakan, karena semua adalah uang rakyat. Bagi saya lebih baik anak-anak bersekolah di bekas kandang sapi, dan diajari oleh guru bodoh daripada berkeliaran di jalan," katanya.
Alex berharap masyarakat Jakarta mau membuka mata dan memilih pemimpin yang sudah berpengalaman sebagai gubernur, dan berprestasi. "Saya dua kali menjadi bupati, dan satu kali menjadi gubernur," katanya.
Menurut Alex, mewujudkan harapan masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak dan pengobatan gratis adalah kewajiban pemerintah. "Rakyat memang patut dimanjakan, karena semua adalah uang rakyat. Bagi saya lebih baik anak-anak bersekolah di bekas kandang sapi, dan diajari oleh guru bodoh daripada berkeliaran di jalan," katanya.
Alex berharap masyarakat Jakarta mau membuka mata dan memilih pemimpin yang sudah berpengalaman sebagai gubernur, dan berprestasi. "Saya dua kali menjadi bupati, dan satu kali menjadi gubernur," katanya.
Tapi problem
yang kompleks di Jakarta, kata Fauzi Bowo, sulit dituntaskan dalam waktu 3
tahun. "Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) itu fungsinya ikut
menyosialisasikan masalah transportasi ke masyarakat, termasuk ke orang-orang
yang mau atasi macet dalam waktu tiga tahun. Tolong berikan penjelasan kepada
mereka yang berpikiran sempit," kata Foke.
Foke mengaku menggantungkan begitu banyak harapan kepada DTKJ, salah satunya mampu merumuskan kebijakan atau memberikan masukan dan rekomendasi yang bisa dituangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk kebijakan yang konkrit.
Ia juga menghadapi kendala menangani transportasi Jakarta. "Kalau rekomendasi DTKJ misalnya membuat ERP, maka kita dari dulu juga sudah tahu bagaimana membuat ERP. Tapi kan kendalanya tak bisa kita atasi sehingga dalam waktu singkat tak bisa kita laksanakan, dan dirasakan manfaatnya oleh warga," ujar Foke.
Untuk itu, Foke meminta pengurus baru DTKJ aktif mencari terobosan yang mampu mendorong pemerintah agar bisa lebih cepat menerbitkan peraturan pemerintah yang berkaitan ERP. "Konkritnya seperti apa, karena kalau rumusan rekomendasi tidak bisa dipraktekkan, tidak ada manfaatnya," ujarnya menegaskan.
Foke juga berharap DTKJ dapat memahami kondisi Pemprov DKI yang kesulitan menerapkan kebijakan terkait transportasi. “Usulan tak bisa dikonkritkan barangkali karena tidak cocok peraturan perundangan atau tidak ada peraturan perundangannya,” ujar dia.
Masalah pendanaan, menurut Foke yang kini kembali maju bertarung di Pilgub DKI Jakarta 2012, juga menjadi masalah. "Bikin jalan layang tidak ada duitnya, bagaimana? Memang tukang sulap David Copperfield?" kata dia.
Pajak progresif
Bakal calon gubernur yang maju dari jalur independen juga tidak mau kalah dengan calon dari partai politik. Mereka juga sudah menebar janji kepada warga Jakarta. Misalnya saja pasangan Hendardji Supandji dan Achmad Riza Patria. Mereka berjanji menaikan pajak progresif kendaraan di ibukota jika terpilih.
Program itu ditujukan untuk mengatasi kemacetan jalanan Jakarta. "Meningkatkan pajak progresif bagi mobil pribadi," kata Riza dalam dialog publik di Jakarta, Kamis 22 Maret 2012.
Menurut dia, selama ini, banyak pengamat meminta penerapan aturan itu. Namun diabaikan oleh pemerintahan yang sekarang. "Kenapa Jakarta saat ini banyak sekali permasalahan, karena banyak pemimpin tidak berani mengambil keputusan dan kebijakan menjalankan program pro rakyat dalam membangun kota," katanya.
Tak hanya meningkatkan pajak progresif, pasangan ini juga akan memberlakukan aturan yang membatasi kepemilikan mobil. Dia menilai kepemilikan banyak mobil oleh satu keluarga serumah berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial. Selain itu, juga akan membuat jalanan Jakarta semakin macet. "Jadi, di Jakarta tidak boleh satu rumah memiliki 3 mobil, atau bahkan 10 mobil," ujar Riza.
Jika terpilih, pasangan ini akan memberlakukan pembatasan usia kendaraan secara bertahap. Tujuannya, agar Jakarta tak terlalu padat dengan mobil pribadi. "Membatasi umur mobil pribadi secara bertahap, dengan memberikan konpensasi secara bertahap," ujarnya.
Ruang hijau Faisal-Biem
Foke mengaku menggantungkan begitu banyak harapan kepada DTKJ, salah satunya mampu merumuskan kebijakan atau memberikan masukan dan rekomendasi yang bisa dituangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk kebijakan yang konkrit.
Ia juga menghadapi kendala menangani transportasi Jakarta. "Kalau rekomendasi DTKJ misalnya membuat ERP, maka kita dari dulu juga sudah tahu bagaimana membuat ERP. Tapi kan kendalanya tak bisa kita atasi sehingga dalam waktu singkat tak bisa kita laksanakan, dan dirasakan manfaatnya oleh warga," ujar Foke.
Untuk itu, Foke meminta pengurus baru DTKJ aktif mencari terobosan yang mampu mendorong pemerintah agar bisa lebih cepat menerbitkan peraturan pemerintah yang berkaitan ERP. "Konkritnya seperti apa, karena kalau rumusan rekomendasi tidak bisa dipraktekkan, tidak ada manfaatnya," ujarnya menegaskan.
Foke juga berharap DTKJ dapat memahami kondisi Pemprov DKI yang kesulitan menerapkan kebijakan terkait transportasi. “Usulan tak bisa dikonkritkan barangkali karena tidak cocok peraturan perundangan atau tidak ada peraturan perundangannya,” ujar dia.
Masalah pendanaan, menurut Foke yang kini kembali maju bertarung di Pilgub DKI Jakarta 2012, juga menjadi masalah. "Bikin jalan layang tidak ada duitnya, bagaimana? Memang tukang sulap David Copperfield?" kata dia.
Pajak progresif
Bakal calon gubernur yang maju dari jalur independen juga tidak mau kalah dengan calon dari partai politik. Mereka juga sudah menebar janji kepada warga Jakarta. Misalnya saja pasangan Hendardji Supandji dan Achmad Riza Patria. Mereka berjanji menaikan pajak progresif kendaraan di ibukota jika terpilih.
Program itu ditujukan untuk mengatasi kemacetan jalanan Jakarta. "Meningkatkan pajak progresif bagi mobil pribadi," kata Riza dalam dialog publik di Jakarta, Kamis 22 Maret 2012.
Menurut dia, selama ini, banyak pengamat meminta penerapan aturan itu. Namun diabaikan oleh pemerintahan yang sekarang. "Kenapa Jakarta saat ini banyak sekali permasalahan, karena banyak pemimpin tidak berani mengambil keputusan dan kebijakan menjalankan program pro rakyat dalam membangun kota," katanya.
Tak hanya meningkatkan pajak progresif, pasangan ini juga akan memberlakukan aturan yang membatasi kepemilikan mobil. Dia menilai kepemilikan banyak mobil oleh satu keluarga serumah berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial. Selain itu, juga akan membuat jalanan Jakarta semakin macet. "Jadi, di Jakarta tidak boleh satu rumah memiliki 3 mobil, atau bahkan 10 mobil," ujar Riza.
Jika terpilih, pasangan ini akan memberlakukan pembatasan usia kendaraan secara bertahap. Tujuannya, agar Jakarta tak terlalu padat dengan mobil pribadi. "Membatasi umur mobil pribadi secara bertahap, dengan memberikan konpensasi secara bertahap," ujarnya.
Ruang hijau Faisal-Biem
Pasangan Faisal
Basri-Biem Benyamin pun tak mau kalah dengan janji membuat Jakarta aman,
nyaman, dan tenteram. Pasangan ini berniat membatalkan pembangunan tol dalam
kota, karena dianggap tidak mampu mengatasi kemacetan, dan akan menambah jumlah
ruang terbuka hijau.
Selain itu, Faisal Basri juga tak khawatir akan dijegal DPRD ketika memimpin pemerintahan jika berhasil menjadi gubernur. Menurut Faisal, anggota DPRD yang semuanya adalah orang parpol tidak takut dengannya maupun dengan Biem Benyamin.
"Anggota DPRD takut sama warga yang milih. Mau diduduki itu DPRD sama warga," ujar Faisal saat berbincang dengan VIVAnews di Jakarta, Sabtu 24 Maret 2012.
Jika terpilih sebagai gubernur, Faisal berjanji akan menjadikan DPRD sebagai mitra kerja yang baik. Bahkan sebagai mitra, dirinya akan memberikan pencerahan kepada anggota DPRD. "Saya justru akan ajak mereka, Insya Allah jadi politisi yang baik yang dekat dengan warga. Kita akan lakukan pendidikan politik juga supaya mereka nanti terpilih kembali dan dekat dengan warga," ucapnya.
Selain itu, Faisal Basri juga tak khawatir akan dijegal DPRD ketika memimpin pemerintahan jika berhasil menjadi gubernur. Menurut Faisal, anggota DPRD yang semuanya adalah orang parpol tidak takut dengannya maupun dengan Biem Benyamin.
"Anggota DPRD takut sama warga yang milih. Mau diduduki itu DPRD sama warga," ujar Faisal saat berbincang dengan VIVAnews di Jakarta, Sabtu 24 Maret 2012.
Jika terpilih sebagai gubernur, Faisal berjanji akan menjadikan DPRD sebagai mitra kerja yang baik. Bahkan sebagai mitra, dirinya akan memberikan pencerahan kepada anggota DPRD. "Saya justru akan ajak mereka, Insya Allah jadi politisi yang baik yang dekat dengan warga. Kita akan lakukan pendidikan politik juga supaya mereka nanti terpilih kembali dan dekat dengan warga," ucapnya.
semoga tidak hanya janji janji belaka yang banyak di lontarkan oleh calon gubenur dan wakil gubernur saat ini meraka bisa mewujudkan jakarta yang lebih maju kondusif,terhindar dari macet,banjir,kemiskinan,mewujudkan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu.
maju jakarta dengan perubahan yang siknifikan dengan pemimpin yang baru nantinya.
maju jakarta dengan perubahan yang siknifikan dengan pemimpin yang baru nantinya.
Sumber
ayo dukung gubernur baru dki jakarta
BalasHapus